Kamis, Juli 21, 2011
Tim Site_MIN Randuwatang
 |
| Kepala BKN Edy Topo Ashari (tengah) didampingi Deputi Pengendalian Kepegawaian Bambang Chrisnadi (kiri) dan Deputi Informasi Kepegawaian Yulina Setiawati Ningsih Nugroho. |
Tak Terkoneksi dengan SAPK, Pengajuan Kenaikan Pangkat PNS akan ditolak.
Kedeputian Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar launching Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) berbasis Web, Selasa (19/7) di aula Gedung I Kantor Pusat BKN. Deputi Informasi Kepegawaian BKN, Yulina Setiawati NN mengatakan SAPK berbasis web akan diterapkan secara nasional pada 25 Juli 2011 dan akan terintegrasi dengan layanan Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen).SAPK berbasis web akan diterapkan dalam berbagai layanan kepegawaian yang dilakukan di BKN di antaranya dalam hal pengurusan kenaikan pangkat, mutasi, pensiun PNS. Konsekwensinya, stakeholders BKN, khususnya unit kepegawaian di instansi Pusat maupun daerah termasuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) harus terkoneksi dengan SAPK. Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun, Sulardi mengatakan jika unit kepegawaian atau BKD tidak terkoneksi dengan SAPK, maka penetapan NIP, pengajuan usul kenaikan pangkat, dan pertimbangan mutasi lainnya akan ditolak BKN.
Sementara itu Deputi Informasi Kepegawaian BKN mengatakan penerapan SAPK akan memungkinkan updating data yang dilakukan unit kepegawaian/ BKD, secara otomatis meng-update database PNS yang ada di BKN. Dengan begitu, BKN selaku instansi yang diamanahi oleh Undang-Undang selaku pengelola manajemen kepegawaian di Indonesia, akan memiliki database PNS seluruh Indonesia, yang akurat dan update.
Kedeputian Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar launching Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) berbasis Web, Selasa (19/7) di aula Gedung I Kantor Pusat BKN. Deputi Informasi Kepegawaian BKN, Yulina Setiawati NN mengatakan SAPK berbasis web akan diterapkan secara nasional pada 25 Juli 2011 dan akan terintegrasi dengan layanan Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen).SAPK berbasis web akan diterapkan dalam berbagai layanan kepegawaian yang dilakukan di BKN di antaranya dalam hal pengurusan kenaikan pangkat, mutasi, pensiun PNS. Konsekwensinya, stakeholders BKN, khususnya unit kepegawaian di instansi Pusat maupun daerah termasuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) harus terkoneksi dengan SAPK. Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun, Sulardi mengatakan jika unit kepegawaian atau BKD tidak terkoneksi dengan SAPK, maka penetapan NIP, pengajuan usul kenaikan pangkat, dan pertimbangan mutasi lainnya akan ditolak BKN.
Sementara itu Deputi Informasi Kepegawaian BKN mengatakan penerapan SAPK akan memungkinkan updating data yang dilakukan unit kepegawaian/ BKD, secara otomatis meng-update database PNS yang ada di BKN. Dengan begitu, BKN selaku instansi yang diamanahi oleh Undang-Undang selaku pengelola manajemen kepegawaian di Indonesia, akan memiliki database PNS seluruh Indonesia, yang akurat dan update.
 |
| Para peserta launching SAPK |
Dalam launching SAPK yang dihadiri 160 peserta yang terdiri dari para Kepala Biro Kepegawaian/SDM Instansi Pusat, Para Kepala BKD Provinsi seluruh Indonesia, Kepala Kantor Regional I-XII BKN dan Pejabat Eselon II dan III BKN tersebut, Kepala BKN Edy Topo Ashari mengatakan tujuan penerapan SAPK berbasis web adalah tersedianya database kepegawaian yang akurat dan up-to-date untuk bahan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian; standardisasi sistem informasi kepegawaian untuk pelayanan kepegawaian; meningkatkan efisiensi dan efektivitas; meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; penererapan good governance; meningkatkan public image pemerintah; meningkatkan kerjasama antar-instansi pemerintah dan meminimalisasi digital divide SDM pengelola data kepegawaian.
Workshop Application Managament & Monitoring
Sebelumnya dalam kegiatan Workshop Application Managament & Monitoring and Executive Information System yang digelar pada Kamis dan Jum’at (14/7) di aula gedung I Kantor Pusat BKN Wakil Kepala BKN, Eko Sutrisno berharap SAPK dapat terimplementasi dengan optimal dalam mendukung updating dan akurasi data PNS. “Peran Teknologi Informasi sangat penting termasuk dalam pendokumentasian database. Bayangkan, tanpa TI kita akan membutuhkan waktu lama untuk meng-update data PNS namun dengan TI setiap transaksi data PNS dapat secara otomatis memperbarui kondisi database PNS,” pungkas Eko.(Sumber : bkn_ri)
Workshop Application Managament & Monitoring
Sebelumnya dalam kegiatan Workshop Application Managament & Monitoring and Executive Information System yang digelar pada Kamis dan Jum’at (14/7) di aula gedung I Kantor Pusat BKN Wakil Kepala BKN, Eko Sutrisno berharap SAPK dapat terimplementasi dengan optimal dalam mendukung updating dan akurasi data PNS. “Peran Teknologi Informasi sangat penting termasuk dalam pendokumentasian database. Bayangkan, tanpa TI kita akan membutuhkan waktu lama untuk meng-update data PNS namun dengan TI setiap transaksi data PNS dapat secara otomatis memperbarui kondisi database PNS,” pungkas Eko.(Sumber : bkn_ri)
