Sabtu, Mei 07, 2011
Tim Site_MIN Randuwatang
INILAH.COM, Jakarta – Gerakan Negara Islam Indonesia (NII) usai meninggalnya pendirinya, Kartosuwiryo berubah bentuk. Mulai gerakan radikal underground, melalui erakan partai politik, dan penyusupan ke partai politik. Pola gerakan NII yang beragam sepatutnya diwaspadai.
Mantan Menteri Peningkatan Produksi NII KW IX Imam Supriyanto menyebutkan sedikitnya terdapat tiga pola gerakan NII pasca 1962 atau sepeninggal pendirinya Kartosuwiryo. Dia menyebutkan, pola gerakan radikal baik terbuka maupun tertutup (underground).
"Dahulu pemimpin Adang Jaelani dengan Ketua Wilayah II Abdullah Sungkar. Gerakan ini mirip militer hingga 1981, ada yang ke permukaan dan underground," katanya saat diskusi di gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/5/2011).
Gerakan lainnya, Imam menyebutkan NII melakukan gerakan politik. Dia menuturkan, ayah Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin, Danu Muhammad Hasan sebagai Panglima DI/TII. Saat Danu ditangkap, Imam menuturkan, Hilmi disekolahkan ke Mesir dan bersentuhan dengan Ikhwanul Muslimin (IM). "Begitu selesai kuliah di Mesir, Hilmi membawa IM ke Indonesia," tuturnya.
IM di Indonesia, menurut Imam meniru pola IM di Mesir dengan bergerak melalui jalur politik dan parlemen. Terkait dengan Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin, Imam menyebutkan yang bersangkutan memiliki hubungan sejarah dan biologis dengan NII. "Apakah masih ideologi NII atau bukan? Yang saya paham hanya hubungan biologis dan historis," katanya.
Sedangkan gerakan lainnya, Imam menyebutkan, NII melakukan penetrasi ke sejumlah partai politik. Dia menyebutkan Panji Gumilang saat Pemilu 2004 berpikiran NII tidak hanya bergerak ke dunia pendidikan namun ke jalur politik.
"Pada Pemilu 2004, Panji Gumilang berpikir untuk menyusup ke partai politik. Makanya saat Pemilu 2004 kita mendukung Wiranto-Salahuddin Wahid dan menang di Al-Zaytun," ujarnya. Terkait agenda penyusupan NII ke sejumlah partai politik, Imam menyebutkan ada skenario memasukkan putera Panji Gumilang ke partai.
Dalam kesempatan tersebut Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Ja'far menyebutkan NII merupakan negara dalam negara. Bagi PKB, menurut Marwan, NII merupakan upaya makar. Terlebih Muktamar NU pada 1934 di Banjarmasin menyebutkan makar merupakan tindakan haram. "Negara harus bertindak tegas. Tidak perlu tafsir lagi terkait KUHP," tegasnya.
Marwan menyoroti, masuknya ideologi NII cenderung menyasar ke masyarakat yang baru mengenal Islam. Dia memastikan jika masyarakat memahami Islam secara mendalam tidak bakal tersusupi ideologi NII. Menurut dia, sistem pendidikan juga memungkinkan suburnya ideologi NII. "Karena pendidikan kita hanya mengajarkan sekadar tahu, bukan internalisasi," ujarnya.
Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyebutkan platform Partai Golkar jelas bertentangan dengan ideologi NII. Menurut dia, pihaknya telah final terkait NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. "Kalau NII menyusup ke Partai Golkar pasti tidak kerasan dan pasti mental karena bertentangan dengan paltform Partai Golkar," tegasnya.
Ketua DPP Partai Demokrat M Ja'far Hafsah menegaskan negara dalam negara haram hukumnya. Pihaknya mendukung pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap NII. Dia menegaskan Partai Demokrat merupakan partai tengah tidak esktrem kanan dan kiri.
Mantan Menteri Peningkatan Produksi NII KW IX Imam Supriyanto menyebutkan sedikitnya terdapat tiga pola gerakan NII pasca 1962 atau sepeninggal pendirinya Kartosuwiryo. Dia menyebutkan, pola gerakan radikal baik terbuka maupun tertutup (underground).
"Dahulu pemimpin Adang Jaelani dengan Ketua Wilayah II Abdullah Sungkar. Gerakan ini mirip militer hingga 1981, ada yang ke permukaan dan underground," katanya saat diskusi di gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/5/2011).
Gerakan lainnya, Imam menyebutkan NII melakukan gerakan politik. Dia menuturkan, ayah Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin, Danu Muhammad Hasan sebagai Panglima DI/TII. Saat Danu ditangkap, Imam menuturkan, Hilmi disekolahkan ke Mesir dan bersentuhan dengan Ikhwanul Muslimin (IM). "Begitu selesai kuliah di Mesir, Hilmi membawa IM ke Indonesia," tuturnya.
IM di Indonesia, menurut Imam meniru pola IM di Mesir dengan bergerak melalui jalur politik dan parlemen. Terkait dengan Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin, Imam menyebutkan yang bersangkutan memiliki hubungan sejarah dan biologis dengan NII. "Apakah masih ideologi NII atau bukan? Yang saya paham hanya hubungan biologis dan historis," katanya.
Sedangkan gerakan lainnya, Imam menyebutkan, NII melakukan penetrasi ke sejumlah partai politik. Dia menyebutkan Panji Gumilang saat Pemilu 2004 berpikiran NII tidak hanya bergerak ke dunia pendidikan namun ke jalur politik.
"Pada Pemilu 2004, Panji Gumilang berpikir untuk menyusup ke partai politik. Makanya saat Pemilu 2004 kita mendukung Wiranto-Salahuddin Wahid dan menang di Al-Zaytun," ujarnya. Terkait agenda penyusupan NII ke sejumlah partai politik, Imam menyebutkan ada skenario memasukkan putera Panji Gumilang ke partai.
Dalam kesempatan tersebut Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Ja'far menyebutkan NII merupakan negara dalam negara. Bagi PKB, menurut Marwan, NII merupakan upaya makar. Terlebih Muktamar NU pada 1934 di Banjarmasin menyebutkan makar merupakan tindakan haram. "Negara harus bertindak tegas. Tidak perlu tafsir lagi terkait KUHP," tegasnya.
Marwan menyoroti, masuknya ideologi NII cenderung menyasar ke masyarakat yang baru mengenal Islam. Dia memastikan jika masyarakat memahami Islam secara mendalam tidak bakal tersusupi ideologi NII. Menurut dia, sistem pendidikan juga memungkinkan suburnya ideologi NII. "Karena pendidikan kita hanya mengajarkan sekadar tahu, bukan internalisasi," ujarnya.
Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyebutkan platform Partai Golkar jelas bertentangan dengan ideologi NII. Menurut dia, pihaknya telah final terkait NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. "Kalau NII menyusup ke Partai Golkar pasti tidak kerasan dan pasti mental karena bertentangan dengan paltform Partai Golkar," tegasnya.
Ketua DPP Partai Demokrat M Ja'far Hafsah menegaskan negara dalam negara haram hukumnya. Pihaknya mendukung pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap NII. Dia menegaskan Partai Demokrat merupakan partai tengah tidak esktrem kanan dan kiri.
